Pengertian dan Penjelasan Tentang Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Pengertian dan Penjelasan Tentang Hak Warga Negara


Apa sih itu hak warga negara ? Dan apa saja bentuk hak yang dapat dimiliki warga negara di negara ini .
Pasti agan - agan sekalian sering kepikiran tentang hal tersebut saat materi pelajaran PKN di sekolah kan .

Sebenarnya tidak susah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut , karena semuanya sudah di jelaskan dengan lengkap pada UUD (Undang Undang Dasar) tahun 1945 .

Inilah dia Pengertian dan Penjelasan Tentang Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Pengertian Hak Warga Negara :
Kepentingan atau keperluan yang dimiliki suatu individu di suatu negara yang diakui oleh Undang - undang dan mendapat perlindungan Hukum .



Hak - hak yang dimiliki warga negara menurut UUD 1945 :

Pasal 27 ayat 2 
Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
( Seharusnya semua warga negara berhak untuk memiliki pekerjaan dan kehidupan yang baik , tidak menjadi pengangguran , gelandangan dan sebagainya )

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
(Semua warga negara berhak untuk dilindungi hidupnya bukan berhak untuk di bunuh secara pelan - pelan dengan korupsi di negeri ini)

Pasal 28B ayat 1
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(Semua warga negara berhak untuk menikah dan memiliki anak , jangan mau jadi Jones selamanya)

Pasal 28B ayat 2
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang ,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
(Jadi setiap anak itu haus diberikan kebebasan tetapi tetap perlu di awasi juga , agar dia tidak berkembang ke jalan yang salah dan juga anak itu harus disayangi dan tidak dikucilkan dalam lingkungan masyarakat)

Pasal 28C ayat 1
Setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
(Jadi semua warga negara dari kalangan miskin sampai kaya , berhak untuk mendapat pendidikan dan sebagainya)

Pasal 28D ayat 1
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
(Dari penjabat sampai kalangan masyarakat biasa harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di negara ini)

Untuk lebih jelasnya lagi tentang Hak warga negara ini , Silahkan agan baca sendiri di UUD 1945 dari pasal 27-28 I .

Related Posts:

Pengertian Budaya Politik Indonesia beserta Klasifikasinya

Pengertian Budaya Politik Indonesia Beserta Klasifikasinya



·     Pengertian Budaya Politik
     Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
·     Didalam masyarakat secara umum budaya politik terbagi atas 3 bagian

1.     Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2.     Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3.     Budaya politik partisipatif (aktif)

·     Klasifikasi Budaya Politik
Ø Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
Ø Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
Ø Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

·     Karakteristik Budaya Politik Yang dimiliki Masyarakat Indonesia
Ø Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
Ø Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
Ø Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
Ø kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
Ø Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

·     Makna kesadaran politik

      Proses penyadaran individu atau masyarakat terhadap ursan politik yang berlangsung di negaranya atau sekitarnya dengan melakukan partisipasi dalam berbagai bidang tertentu

Related Posts: